Saturday, March 23, 2013

(Tak) Bolehlah Naik dengan Percuma


Orang yang naik kendaraan umum, baik karena pilihan maupun karena tidak ada pilihan, adalah orang-orang yang berkorban. Tepatnya mengorbankan kenyamanan pribadi dengan antrian dan berdesakan.  
Stasiun Tanah Abang, transit ke Sudirman

Dalam sebuah angkutan umum atau bus yang penuh sesak, orang-orang dari berbagai latar belakang ekonomi ini berkumpul. Penumpang yang tinggal di  sebuah townhouse, berbagi tempat duduk / berdiri bersama penghuni rumah petak.  Mereka membayar ongkos dengan jumlah yang sama, merasakan kepenatan yang sama, dan terjebak kemacetan yang sama.


DUA KELAS


Tidak seperti kendaraan umum lokal pada umumnya, yang tidak menerapkan armada berbeda berdasarkan sistem kelas dalam pelayanannya, sarana transportasi massal bernama kereta rel listrik (KRL) memilah penumpang menjadi kelas atas dan bawah. KRL ekonomi dan Commuter line AC. 

Commuter line, gerbong khusus wanita
Di satu sisi, sistem ini menguntungkan, karena orang bisa memilih kereta dengan tujuan sama sesuai kemampuan kantong, dengan konsekuensinya masing-masing.  Rp 8000 - 9000 dengan semilir AC (yang meski tak jarang ala kadarnya) dan pintu yang tertutup aman, atau  Rp 1500 – 2000 untuk kereta tanpa AC yang penuh pedagang asongan, pengamen, hingga pengemis jadi-jadian. Beberapa bulan terakhir saya bergabung bersama riuhnya penumpang kereta ekonomi karena kebetulan sesuai dengan jam berangkat ke kantor (dan sesuai kantong yang menipis). 

Namun, seperti dugaan, pelayanan untuk 2 kelas penumpang  yang dikelola di bawah satu persero yang sama, akhirnya akan saling sikut. Kelas ekonomi yang tidak mendatangkan keuntungan, bahkan justru dianggap membebani, cepat atau lambat, akan dilucuti.  Per 1 April 2013, KRL ekonomi relasi Tanah Abang-Serpong dan Bekasi-Jakarta Kota akan ditiadakan
. Sementara  relasi Jakarta Kota/Jatinegara-Bogor akan ditiadakan per Juli 2013. 

LEBIH MANUSIAWI

KRL Ekonomi tanpa AC, tapi bersih & cukup nyaman
Alasan agar lebih manusiawi digunakan sebagai latar belakang. KRL ekonomi dianggap tidak manusiawi dan sudah tidak layak jalan. Ironisnya, penumpang kelas ekonomi menginginkan kereta tanpa AC itu tetap ada, dengan alasan yang sama : kemanusiaan.
   
Dengan tiket pulang – pergi 2 x Rp 1500, ditambah lanjut bus atau angkutan umum, seorang penumpang KRL ekonomi menghabiskan ongkos minimal 140 ribu dari pendapatannya untuk transportasi selama 20 hari kerja. Jika mereka harus beralih ke Commuter Rp 8000, jumlah ini bisa jadi 3 kali lipat menjadi sekitar 400 ribu per-20 hari kerja. Bisa jadi jumlah itu adalah 1/3 pendapatan bagi sebagian penumpang.  

Perhitungan di atas tentu saja untuk penumpang yang tertib membeli karcis. Dalam hal ini, ketidakmanusiawian KRL ekonomi versi PT KAI mungkin bisa dibaca menjadi ketidaksanggupan petugasnya menertibkan penumpang kereta itu sendiri. Para penumpang tertib ini terselip di antara penumpang-penumpang lain yang mengaku tidak mampu beli tiket tapi sanggup beli rokok atau jajanan di atas kereta yang harganya lebih mahal.

Denda jika kedapatan tak ada tiket
PERPINDAHAN PENUMPANG

Jika peniadaan KRL ekonomi yang bisa mengangkut 12000 penumpang per hari ini sudah diberlakukan, kemungkinan ex-penumpangnya akan beralih ke 2 jenis KRL lain (jika tidak beralih memadati jalanan Jakarta). Di trayek Serpong – Tanah Abang, jalur yang saya tempuh tiap hari, sebagian akan beralih ke Commuter Line yang bertarif lebih mahal, sesuai harapan PT KAI. Penumpang di jalur ini, terutama yang berangkat dari Stasiun Rawa Buntu (BSD) & Pondok Ranji (Bintaro) memang ‘dituduh’ berkantong tebal. Meski tentu saja, tidak semua.

Sementara sebagian yang lain beralih ke kereta api lokal  trayek Pasarsenen/Jakartakota-Rangkasbitung, atau sering disebut langsam. Kereta ini, sepengetahuan saya, tidak/belum akan ditiadakan. Beberapa mengartikan langsam sebagai singkatan dari LANGsung SAMpai, sementara ada juga yang menyebut langsam sebagai kata dari bahasa Belanda (Langzaam) yang berarti pelan/lambat. Penumpang KRL ekonomi menyebut kereta ini sebagai odong-odong atau kereta kambing. 
Odong-odong

Saat menaiki kereta ini untuk pertama dan terakhir kalinya, saya ketakutan sampai berpegangan tangan dengan seorang teman yang juga sama-sama ketinggalan kereta sebelumnya. Berbeda dengan penumpang Commuter yang tiketnya diperiksa TIGA kali (sebelum masuk jalur kereta, di atas kereta, dan setelah turun dari kereta), dalam kereta langsam ini jarang terlihat petugas yang mengecek kepemilikan karcis penumpang yang memang terkadang berkelahi, bahkan berjudi dalam kereta itu. 

SATU TARIF


Jika petugas tidak bisa menertibkan penumpang secara fisik, mungkin uang bisa bertindak lebih garang. Tarif tunggal Rp 8000 yang akan diterapkan jelas menutup akses masyarakat dengan budget transportasi terbatas terhadap sarana angkutan massal ini.

Dengan sistem ini, tidak ada yang diuntungkan kecuali PT KAI. Jauh dekat, meski hanya untuk pergi ke satu stasiun berbeda pun, semua wajib membayar Rp 8000. Jika ingin transit, misalnya dari Serpong ke Bogor, penumpang harus membeli 1 karcis lagi di Tanah Abang. 
Inilah yang membedakan, sekaligus lebih memberatkan penumpang kereta, dibanding dengan sistem ticketing TransJakarta yang tak perlu membayar lagi untuk transit. Rp 8000 juga dinilai (saya nilai) terlalu mahal. Harga tengah antara Rp 1500 dan Rp 8000, mungkin akan lebih rasional (mengingat pelayanan Commuter pun sebenarnya belum layak diakses dengan harga tersebut). 

Yang paling menyedihkan dari silang sengkarut kereta ini adalah perbenturan kelas menengah dengan kelas bawah. Di kolom komentar dalam berita tentang keributan Sudirman , opini seakan terbelah menjadi 2 : yang mau dan mampu membayar tiket, dengan yang tidak mampu atau mampu tapi enggan membayar sejumlah yang ditetapkan. Hingga muncul komentar-komentar seperti, “Bayar sembilan ribu saja masa nggak bisa?”  
Kejadian Sudirman

Selain tidak bisa bayar, para penumpang kelas ekonomi juga terancam tidak bisa bersuara, atau minimal, suaranya tak didengar. Di Stasiun Rawa Buntu, di bawah pengumuman yang menginformasikan bahwa stasiun tersebut hanya akan melayani penumpang Commuter per -1 April, terpampang kutipan UU tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat :
UU No. 9 Tahun 1998 Pasal 9 :
 (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali: di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah,instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api,terminal 
Pasal 10
(1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.


TERBARU (30 Agustus 2014)

Hingga detik ini saya masih belum bisa obyektif menilai kinerja PTKAI.
Meski semua orang mengapresiasi transformasi besar-besaran yang digagas Dirut PTKAI, Ignasius Jonan, tapi saya yang merasakan berdesakan di kereta tiap hari akibat keterlambatan, kealpaan, dan kerusakan commuter, masih merasa sulit untuk memuji. 
Well, tapi setidaknya, saya berterima kasih karena beberapa hal berikut:

- Kereta kini bukan lagi layanan berkelas (ekonomi & AC). Semua orang mengendarai sarana yang sama dengan kisaran harga sama yang sangat terjangkau: Rp 2000 dan seterusnya, sesuai jauh dekat lokasi tujuan. 
Namun sayangnya, keterjangkauan ini membuat saya sekaligus jadi kesal setiap kali mendengar Bapak Jonan berkata, "Ibu dari Serpong ke Sudirman bayar berapa? 2500 kan? Selamat saja sudah untung." 
Logis. Tapi seharusnya jawabannya tidak demikian. 
Namun barangkali ya kondisi ini adalah landasan yang paling diperlukan saat ini untuk bergerak lebih baik. 

- Bangunan fisik beberapa stasiun yang makin baik. Meski saya masih menyayangkan penggusuran PKL yang berjualan di dalam dan sekitarnya, untuk kemudian posisinya digantikan Alfamart atau Seven Eleven. Beberapa barangkali merasa senang karena katanya stasiun tak lagi kumuh. Tapi saya tetap berharap para PKL mendapat tempat berjualan di sekitar area. 

- Setidaknya sekarang pembayaran dapat dilakukan dengan Kartu Commet. Lebih terorganisir dan hemat kertas. 

Yah, setidaknya saya cukup senang dengan beberapa pembaharuan di atas :). 



foto : Lucia Priandarini

4 comments:

Anonymous said...

Terima kasih atas tulisannya dan sharing pengetahuannya Mba Lucia, saya termasuk salah satu roker Serpong yang juga terkadang memilih krl ekonomi (karena sesuai dengan jam kerja atau karena memang kereta ekonomi atau krd yg akan datang duluan drpd cl) dan turun di stasiun Sudirman.Makanya insiden kemarin sempat mencuri dan menggelitik rasa ingin tahu saya. Dan saya juga merasa sedih dengan judge/comment rekan2 lainnya yang mengatakan Bayar 9000 saja tidak mampu, orang2 spt itu aji mumpung, tidak rela penumpang ekonomi naik cl dll tanpa tahu dinamika penumpang Serpong yang sebenarnya. :(

Kejadian ini membuat saya bertanya-tanya apakah memang benar bahwa penumpang krl ekonomi Serpong tidak memiliki hak untuk turun di Sudirman yang merupakan stasiun feeder menuju Manggarai bagi penumpang Serpong (kalau penumpang cl memang tidak masalah karena di tiketnya tertulis Serpong-Jakarta-Lingkar Jakarta)
Padahal dahulu saat sebelum jadwal krl diganti ada krl ekonomi yg memang beroperasi sampai Manggarai (saya mengalami missing link disana, apakah dengan disederhanakannya jalur tersebut menjadi hanya Serpong-Tanah Abang hak pengguna krl ekonomi yang ingin menuju Manggarai juga jadi hilang dan harus membayar tiket lainnya entah itu cl atau ekonomi di Tanah Abang).:(

Mudah-mudahan tulisan Mba ini akan di retweet oleh krlmania dan bisa menjadi bahan informasi bagi orang-orang yang menjudge roker2 Serpong yang sesekali naik ekonomi karena masalah mengejar waktu.

Sukses selalu ya Mba :D

Lucia Priandarini said...

Terima kasih kembali ! :)

Anonymous said...

geotorelxzp bill consolidation loans
consolidation loan

kikils said...

baru tau karcis suplisi bentuknya seperti tiket kertas juga

Share this blog